JAKARTA – Jika diibaratkan kereta api, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi dalam memastikan kereta api tersebut sampai tujuan dengan cepat.
Demikian penegasan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin (secara virtual.
“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ungkapnya.
Menurutnya, BPKP memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal.
Presiden Jokowi menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan.
Diungkapkan, sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan.
Tetapi, untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat.
Presiden Jokowi menandaskan bahwa mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.
“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan. ‘Wah, ini keliru’, didiemin saja. Mestinya, dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru,” paparnya.
“Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ” tuturnya.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara.
Presiden menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.
“Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran. Ada semuanya. Ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan. Ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Presiden. (a1/BPMI Setres)
